Sering Tenggelamkan Kapal Ilegal, Menteri Susi: Sebodoh-bodohnya Saya, Hukum Itu untuk Hal Benar
7 Desember 2017
7 Desember 2017
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti terus
melakukan pemberantasan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.
Salah satu caranya adalah dengan melakukan penangkapan kapal-kapal asing
pencuri ikan untuk nantinya ditenggelamkan.
Menurutnya apa yang dilakukan selama ini (penenggelaman kapal) bukanlah keinginan dirinya pribadi maupun Presiden Joko Widodo. Melainkan untuk membuat Indonesia lebih maju lagi dalam sektor perikanan.
"Negara ini butuh untuk maju ke depan. Apa yang saya lakukan dengan penenggelaman kapal itu bukan Susi idea, bukan Pak Presiden idea. Tapi itu ada dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 55 Tahun 2009. Kami melakukan eksekusi (penenggelaman) ini karena satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai dan belenggu yang selama ini mengunci tangan kita dibelakang," ujarnya dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Menurut Susi, penenggelaman kapal harus dilakukan. Karena selain untuk kedaulatan bangsa dan negara, penenggelaman kapal juga untuk mencegah kerugian negara yang merugikan masyarakat.
Dirinya mencontohkan, ada ribuan kapal yang masuk dari negara seperti Thailand, China hingga Vietnam untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Maka akan banyak ikan-ikan dari perairan laut Indonesia yang diambil.
"Kalau saya tidak menjadikan penenggelaman kapal sebagai sebuah konsensus nasional, we will not to be anywhere (kita tidak akan menjadi siapa-siapa di manapun berada). Kenapa? Kita bayangkan ada ribuan kapal dari Thailand 5.000, China 3.000 sampai 5.000 juga dari Vietnam 2.500, Filipina juga ribuan," jelasnya.
Meskipun begitu lanjut Susi, dirinya mengungkapkan ada beberapa orang yang tidak setuju dengan cara penenggelaman kapal asing tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang menyebut jika dirinya melanggar hukum internasional dalam penenggelaman kapal tersebut.
"Sebodoh-bodohnya saya, pasti hukum itu untuk hal benar. Bukan untuk hal yang tidak benar. Saya selalu bilang ke pak Oka, saya tidak pernah sekolah hukum, tapi hukum eksis dan lahir dalam our planet. It is because we want rights and fair," tegasnya.
Menurutnya apa yang dilakukan selama ini (penenggelaman kapal) bukanlah keinginan dirinya pribadi maupun Presiden Joko Widodo. Melainkan untuk membuat Indonesia lebih maju lagi dalam sektor perikanan.
"Negara ini butuh untuk maju ke depan. Apa yang saya lakukan dengan penenggelaman kapal itu bukan Susi idea, bukan Pak Presiden idea. Tapi itu ada dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 55 Tahun 2009. Kami melakukan eksekusi (penenggelaman) ini karena satu-satunya jalan untuk memutus mata rantai dan belenggu yang selama ini mengunci tangan kita dibelakang," ujarnya dalam acara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI), di Kantor Kementerian KKP, Jakarta, Kamis (7/12/2017).
Menurut Susi, penenggelaman kapal harus dilakukan. Karena selain untuk kedaulatan bangsa dan negara, penenggelaman kapal juga untuk mencegah kerugian negara yang merugikan masyarakat.
Dirinya mencontohkan, ada ribuan kapal yang masuk dari negara seperti Thailand, China hingga Vietnam untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Maka akan banyak ikan-ikan dari perairan laut Indonesia yang diambil.
"Kalau saya tidak menjadikan penenggelaman kapal sebagai sebuah konsensus nasional, we will not to be anywhere (kita tidak akan menjadi siapa-siapa di manapun berada). Kenapa? Kita bayangkan ada ribuan kapal dari Thailand 5.000, China 3.000 sampai 5.000 juga dari Vietnam 2.500, Filipina juga ribuan," jelasnya.
Meskipun begitu lanjut Susi, dirinya mengungkapkan ada beberapa orang yang tidak setuju dengan cara penenggelaman kapal asing tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang menyebut jika dirinya melanggar hukum internasional dalam penenggelaman kapal tersebut.
"Sebodoh-bodohnya saya, pasti hukum itu untuk hal benar. Bukan untuk hal yang tidak benar. Saya selalu bilang ke pak Oka, saya tidak pernah sekolah hukum, tapi hukum eksis dan lahir dalam our planet. It is because we want rights and fair," tegasnya.
Comments
Post a Comment